VISIINDONESIA.com - Pekanbaru - Belakangan ini institusi Polri kerap mendapat kritikan dari masyarakat luas, hal ini tidak dapat dipungkiri dari hasil kinerja Polri dalam melakukan upaya menegakan hukum yang dianggap tidak memuaskan oleh kalangan masyarakat.

Banyaknya laporan masyarakat akan ketidakpuasan kinerja Polri dapat dilihat dari berbagai laporan berbagai instansi independet, masyarakat, dan lembaga pemerintah. informasi Ombudsman pada Februari 2021 laporan terkait lembaga penegak hukum 2020, dari 1.120 laporan, 699 laporan terbanyak dari semua instansi tertuju pada kinerja Polri. Dan yang paling ironi adalah saat Polri menyebarkan informasi lomba Orasi Unjuk Rasa memperingati hari HAM, pada september 2021 laporan dari data penanganan kasus di Subkomisi Penegakan HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Tahun 2020, sebanyak 41,03% kasus dugaan pelanggaran HAM tertinggi dilaporkan dilakukan oleh instansi Polri.

Kegiatan lomba ini diselenggarankan diberbagai daerah seluruh Indonesia oleh lembaga vertikal tersebut, termasuk di Polda Riau. Kegiatan yang memenangkan uang tunai ini telah mengkangkangi nilai-nilai substansi aspirasi masyarakat yang seharusnya adalah penegakan, penyelesaian dan keadilan, bukan uang dan tropi, seolah Hak Asasi Manusia adalah ajang game dan mainan belaka yang dipertontonkan bertajuk lomba.

Kapolda Riau misalnya, harus malu dengan kejadian ini, perintah dari atasan yang mau tidak mau harus dilaksanakan di Riau. Kita semua tahu semenjak bangunan megah Mapolda Riau diresmikan pada akhir 2019 sampai akhir 2021 ini belum pernah sama sekali menerima aspirasi mahasiswa, buruh dan masyarakat melalui sarana Unjuk Rasa disana, bangunan itu tidak lebih terlihat hanya bagunan mewah yang tiranis, tidak ada yang boleh melakukakan unjuk rasa disana, walaupun ratusan dan hampir ribuan surat tertuju unutuk menyampaikan aspirasi kesana. Tentu saja kami menganggap kejadian itu adalah dari sikap anti kritik yang melekat pada Kapolda Riau.

Dalih pandemi dan memutus mata rantai covid19 oleh aparat penegak hukum Polisi di wilayah Riau hari ini untuk menjegal gerakan unjuk rasa telah bertolakbelakang dengan apa yang mereka lakukan dan laksanakan. Walaupun kemudian kita sudah tahu jawabannya nanti, bahwa kegiatan ini melakukan prokes dan izin satgas, namun bagaimana dengan kegiatan unras masyarakat, tentu tak semudah Polda Riau dengan mulus melaksanakan kegiatan seperti ini.

Ajang Lomba Orasi Unjuk Rasa yang dilaksanakan Polda Riau ini selain menunjukkan keterbukaan Polri yang perlu juga di apresiasi dan berani dikritik, juga harus menjadi pelajaran dan evaluasi bagi instansi Polda Riau khususnya Kapolda Riau agar dikemudian hari hal ini bukan menjadi ajang Kapolda Riau dipandang aktivis mahasiswa sebagai sarana 'mempermalukan' diri sendiri tapi adalah Polda Riau yang melakukan penegakan hukum yang adil dan pengayom masyarakat yang benar presisi.

Tentu saja kegiatan ini harus dipahami, bahwa lomba unjuk rasa ini jangan sampai membuat generation gap di kalangan aktivis mahasiswa dan buruh. Yang menang adalah bukan yang terbaik orasinya, tapi yang menang harus Polri, saat mampu menerima aspirasi dan memahami persoalan masyarakat, bahwa yang paling tahu unjuk rasa adalah orang yang merasakan ketertindasan dengan semua rasa dalam dirinya.
***rls