Visiindonesia.com - Pekanbaru DPD Projo (ProJokowi) Provinsi Riau menyikapi dinamika rencana pemilihan Kepala Daerah yang akan dipilih oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat) yang saat ini menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat Indonesia.

DPD Projo Riau memberikan dua alasan mengapa hanya gubernur saja yang sebaiknya dipilih melalui DPRD.

Mewakili DPD Projo Riau Nata Hedy Nyo memberikan dua alasan yang ditampung dari aspirasi masyarakat.

Alasan pertama adalah gubernur merupakan representasi pemerintahan pusat, seperti yang tertuang dalam Pasal 4 (1) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Alasan kedua, pemilihan gubernur melalui musyawarah DPRD dapat mereduksi ketegangan pemerintahan daerah yang selama ini terjadi, karena figur gubernur dinilai berebut suara warga dengan bupati dan wali kota.

"Dengan dipilih melalui proses musyawarah DPRD, ruang Kemendagri untuk berpartisipasi juga semakin terbuka," kata Nata Hedy Nyo.

Namun, tidak semua pihak setuju dengan usulan ini. Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menilai jika pilkada melalui DPRD benar-benar terjadi, rakyat akan marah.

"Sistem demokrasi kita berlaku hukum yang tidak tertulis: 'apa yang sudah diberikan kepada rakyat, pantang untuk diambil kembali'," kata Andreas.

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan wacana perubahan sistem pilkada masih perlu dikaji secara mendalam.

"Tim kami sedang mendalami dan mengkajinya, idealnya kami harus bertanya kepada rakyat melalui survei terkait dengan pilihan ini," kata Herman.