Visiindonesia.com, salah satu pilar devisa Indonesia adalah sektor perkebunan kelapa sawit yang sudah terbukti meningkatkan ekonomi masyarakat pada saat krisis ekonomi (krismon) tahun 98 lalu, dimana sektor lain babak belur dihantam krisis ekonomi yang menimpa Indonesia saat itu.

Dengan kelangkaan dan mahalanya harga minyak  goreng sawit (MGS) di pasaran, telah berdampak terhadap lemahnya daya beli masyarakat Indonesia yang notabene banyak mengkonsumsi MGS dalam setiap hidangannya, serta maraknya mafia MGS, walaupun sudah ada yang menjadi tersangka namun kelangkaan MGS ditengah masyarakat terkhusus MGS curah masih berlangsung.

Hal ini membuat pemerintah mengambil kebijakan tegas dengan menhentikan ekspor MGS dan bahan baku MGS itu sendiri (olein). 

Hal ini disampaikan melalui pidato Presiden Jokowi Kamis,(22/04/22), dimana Pemerintah menghentikan ekspor MGS dan Olein minyak mulai Kamis, 28 April 2022 sampai waktu yang akan ditentukan dikemudian hari.

Menyikapi kebijakan pemerintah terhdap larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO), Ketua Umum APKASINDO Dr. Ir. Gulat Manurung, MP.CIMA, menyampaikan kepada awak media visiindonesia.com ,” wajar saja Presiden Jokowi mengambil kebijakan tersebut, karena selam 4 bulan ini masalah pasokan dan distribusi Minyak Goreng Sawit (MGS) tidak kunjung selesai, dan ini  harusnya menjadi tanggungjawab kementrian perdagangan (Kemendag)”, ungkapnya.

Akibat dari polemik MGS ini, sawit menjadi terkesan dipersalahkan oleh banyak pihak.  Dunia mengakui bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling cepat pulih ekonominya sebagai dampak pandemi covid-19, ini disebabkan industri sawit yang terus mengalami trend positif dan dampak multi efek player lainnnya. 

Gulat Manurung menambahkan “Memang ada beberapa eksportir yang mencoba-coba melanggar aturan yang sudah diterbitkan pemerintah, namun tidak langsung menyamaratakan semuanya, "Ya memang ini semacam jeweran Presiden kesemua Industri sawit dan Saya berharap semua harus patuh untuk kebaikan tatakelola dan tataniaga khususnya MGS kedepannya", ujar Gulat.

Harus diakui, bahwaGulat eksport MGS dan bahan bakunya sangat  beresiko secara keseluruhan, akan ada enam belas juta petani sawit dan pekerja sawit menggantungkan hidupnya diperkebunan sawit rakyat dimana 42% perkebunan sawit Indonesia dikelola oleh petani sawit.

Dampak penghentian ekspor minyak mentah sawit (CPO) beresiko terhadap anjloknya penerimaan negara melalui BK (bea keluar) dan berpotensi tekor nya BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) melalui perannya sebagai operator pelaksana Pungutan Eksport (PE). Dan yang paling beresiko lagi adalah petani sawit akan malas untuk mengurus kebunnya karena anjloknya harga TBS ditengah naiknya HPP yang mencapai 100%. 

Sebagai Ketum APKASINDO Gulat manurung  menyampaikan harapan dari semua pengurus APKASINDO di 22 provinsi kepada bapak Presiden Jokowi,

"Kami berharap Kepada Bapak Presiden supaya kebijakan stop ekport tersebut segera dievaluasi setelah tujuannya tercapai".

***