VISIINDONESIA.com - PEKANBARU   - Wakil Presiden (Wapres) RI Prof Dr KH Ma'ruf Amin membahas pengembangan ekonomi syariah dan kuliner halal dengan pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) secara teleconference atau virtual dari kediaman Wapres, di  Jakarta, Selasa (15/12/2020).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Datuk Seri Syahril Abubakar mengatakan, pembahasan mengenai pengembangan ekonomi syariah dan kuliner halal, khususnya di Provinsi Riau, ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan silaturahmi putra Wapres KH Ma'ruf Amin, Ahmad Syauqi atau biasa disapa Gus Syauqi Ma'ruf Amin ke LAMR belum lama ini.

Dalam kunjungannya ke LAMR, putra kempat Wapres tersebut mengungkapkan kekagumannya dengan potensi yang dimiliki Riau dalam berbagai bidang, salah satunya potensi wisata halal.

Menurut Gus Syauqi, untuk mengoptimalkan potensi tersebut, LAMR bisa menjadi dirijennya. “Sebab, LAMR punya kedekatan dengan basis masyarakat dan komunitas,” ujar Gus Syauqi saat itu.

Dalam pertemuan secara virtual ini, terlihat Wapres KH Ma'ruf Amin berdiskusi secara online dengan Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Datuk Seri H Al Azhar, Ketua Harian LAMR Datuk Seri Syahril Abubakar bersama Jajaran Pengurus LAMR dan Pemerintah Provinsi Riau.

Dalam pertemuan membahas pengembangan ekonomi syariah dan kuliner halal ini LAMR juga  mengundang Direktur Utama Bank Riau Kepri, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Riau, dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat LAM Riau, Datuk Seri Al Azhar dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wapres RI yang telah memberi kesempatan untuk bersilaturahmi.

Selanjutnya ia mengungkapkan bahwa adat melayu Riau itu menyatu dengan islam dengan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, sehingga dorongan indonesia mengembangkan ekonomi Syariah tersebut sebagai wujud peradaban islam.

"Ekonomi Syariah juga sesuatu yang sangat bersesuaian dengan adat kami yaitu adat melayu Riau," ujar Datuk Seri Al Azhar.

Ia juga menyampaikan bahwa di Provinsi Riau sebelum wabah Covid-19 melanda angka kemiskinan kurang lebih 7,2 persen atau lebih kurang 500 ribu jiwa dari hampir 7 juta jiwa penduduk Provinsi Riau.

"Malangnya 80 persen dari jumlah penduduk miskin tersebut atau sekitar 400 ribu jiwa adalah masyarakat melayu," terangnya pada Wapres RI.

Saat silaturahmi ia juga menyampaikan permasalahan terkait kebun sawit ilegal, dengan harapan dapat memberi keuntungan yang nyata kepada masyarakat adat melayu di Riau.

"Mudah-mudahan melalui silaturahmi yang kita lakukan bersama Wapres RI ini dapat memberikan solusi dan kemudahan serta memberi keuntungan yang nyata kepada masyarakat adat melayu di Riau," tutupnya. (Ferry Anthony).